Kebijakan Perekonomian

1. Kebijakan Anggaran
a. Kemungkinan penciptaan uang baru
1) Pemerintah mengeluarkan uang kertas baru melalui pinjaman dari bank Sentral.
2) Bank Sentral memberikan kredit pada pemerintah.
Risiko yang timbul apabila pemerintah menempuh kebijakan ekonomi seperti itu adalah adanya inflasi. Oleh karena itu, cara penciptaan uang untuk tujuan pembiayaan perbelanjaan sebenarnya tidak dapat diterima dan kurang dapat dipertanggungjawabkan secara ekonomis.

b. Pilihan untuk pinjaman
Dengan cara pengeluaran obligasi dan surat-surat berharga. Hal ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:
1) Sumber pinjaman diperoleh dari dalam negeri sendiri tanpa adanya akibat terhadapa jumlah persediaan sumber-sumber ekonomi yang ada utnuk perekonomiannya. Misalnya: ORI.
2) Sumber pinjaman diperoleh dari luar negeri, akibatnya menambah sumber-sumber nilai yang dapat dipergunakan.

2. Kebijakan Moneter
a. Kebijakan diskonto (disconto policy) adalah kebijakan yang berhubungan dengan perubahan tingkat suku bunga.
b. Kebijakan pasar terbuka (open marketing policy) adalah kebijakan yang berhubungan dengan penjualan dan pembelian surat berharga.
c. Kebijakan perbandingan cadangan kas (cash reserve ratio policy) adalah kebijakan yang berhubungan dengan perbandingan antara kas dengan kredit yang diberikan kepada masyarakat.
d. Margin requirements digunakan untuk membatasi penggunaan tujuan-tujuan pembelian surat berharga.
e. Moral suasion untuk mempengaruhi sikap lembaga moneter dan individu yang bergerak di bidang moneter dengan pidato-pidato Gubernur bank Sentral.
f. Politik uang ketat (tight money policy)
g. Politik uang longgar (easy money policy)
h. Kebijakan keuangan lainnya, seperti: devaluasi, revaluasi, dsb.

3. Kebijakan Fiskal
Berhubungan dengan pendapatan dan pengeluaran. Aspek-aspek kebijakan fiskal:
a. Aspek kuantitatif, berhubungan dengan jumlah uang yang harus ditarik atau dibelanjakan.
b. Aspek kualitatif, berhubungan dengan jenis-jenis pajak, pembayaran, dan subsidi.

4. Kebijakan Keuangan Internasional
Merupakan kebijakan yang diambil pemerintah di bidang keuangan dalam hubungannya dengan dunia internasional.
a. Memberikan subsidi pada industri-industri tertentu, seperti mengadakan proteksionis dengan merendahkan atau menekan harga penjualan.
b. Mengawasi ekspor dan impor dan mengatur barang-barang yang bersangkutan utnuk mencapai barang yang stabil.
c. Mengadakan persetujuan komoditi.
d. Membuka investasi asing swasta.
e. Investasi asing pemerintah.

5. Kebijakan Perdagangan
Merupakan kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan dan menyempurnakan sistem perdagangan, dengan tujuan untuk:
a. Meningkatkan pendapatan produsen
b. Melancarkan arus barang dan jasa yang menguntungkan konsumen
c. Meningkatkan kegiatan dan volume ekspor yang dapat memperbesar penerimaan devisa negara
Aspek kebijakan perdagangan:
a. Ekspor meningkat
b. Impor akan ditekan
c. Investasi baru dapat dorongan
d. Pengangguran dapat ditekan
e. Pendapatan antara golongan-golongan masyarakat akan dapat diratakan

6. Kebijakan Penyesuaian Harga BBM yaitu kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah utnuk mengamankan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) terhadap harga barang dan jasa secara bertahap dan subsidi BBM dikurangi.

7. Kebijakan Deregulasi
Deregulasi adalah pengurangan peraturan-peraturan yang menghambat peningkatan ekonomi. Tujuan umum deregulasi:
a. Memerangi ekonomi biaya tinggi
b. Mengurangi ongkos produksi
c. Mengurangi harga jual barang bagi konsumen