Memaafkan..

Ini sebuah kisah tentang dua orang sahabat karib yang sedang berjalan melintasi gurun pasir. Di tengah perjalanan, mereka bertengkar dan salah seorang menampar temannya. Orang yang kena tampar merasa sakit hati, tapi dengan tanpa berkata-kata, dia menulis di atas pasir: "Hari ini, sahabat terbaikku menampar pipiku."

Mereka terus berjalan sampai akhirnya menemukan sebuah oasis. Mereka memutuskan untuk mandi. Orang yang pipinya kena tampar dan terluka hatinya, mencoba berenang namun nyaris tenggelam, tapi dia berhasil diselamatkan oleh sahabatnya. Ketika dia siuman dan rasa takutnya sudah hilang, dia menulis di sebuah batu: "Hari ini, sahabat terbaikku menyelamatkan nyawaku."

Orang yang menolong dan menampar sahabatnya, bertanya "Kenapa setelah saya melukai hatimu, kau menulisnya di atas pasir dan sekarang menuliskan ini di batu?" Sambil tersenyum temannya menjawab, "Ketika seorang sahabat melukai kita, kita harus menulisnya di atas pasir agar angin maaf datang berhembus dan menghapus tulisan itu. Dan bila sesuatu yang luar biasa baik terjadi, kita harus memahatnya di atas batu hati kita, agar takkan pernah bisa hilang tertiup angin."

Dalam hidup ini ada kalanya kita dan orang terdekat kita berada dalam situasi yang sulit, yang kadang menyebabkan kita mengatakan atau melakukan hal-hal yang menyakiti satu sama lain. Juga terjadinya beda pendapat dan konflik karena sudut pandang yang berbeda. Oleh karena itu, sebelum kita menyesal di kemudian hari, cobalah untuk saling memaafkan dan melupakan masa lalu.

Masalah..Masalah ??

Masalah ??

Satu kata yang tak pernah lepas dari kehidupan manusia. Seiring dengan berjalannya usia, hidup kita memiliki permasalahan yang tak kunjung padam. Selalu dan selalu ada saja permasalahan datang silih berganti.

Nah.. bagaimana cara kita menyikapinya?Apakah pasrah dan menghindar dari setiap permasalahan tersebut?

Tidak itu bukan lah langkah yang tepat, karena dengan pasrah dan menghindar dari setiap permasalahan justru akan membuat kita semakin terbebani dan suatu saat akan semakin memperparah keadaan yang ada.

Bagaimana dong ???

Langkah yang tepat itu:

1.     Tidak panik dan ikhlas

guys.. pasti tau kan setiap kepanikan pasti menimbulkan efek buruk. Gitu juga dengan masalah, kalo masalah hanya kita tangisi tanpa ada langkah, apa dapat selesai masalahnya?

Ga akan, justru kita semakin ragu untuk menjalaninya. Coba lah dengan tersenyum dan ikhlas, pasti deh pikiran kita akan mencari step – step yang harus kita jalani dalam hadapi masalah.

2.    Banyak berdoa

Doa itu cara paling ampuh, jangan pernah andalkan kekuatan sendiri, namun andalkan Tuhan yah.

3.    Optimis

Tidak ada badai tidak berlalu, tidak api yang tidak padam. Nah.. setiap masalah pasti ada jalannya, optimis dan bekerja keras menemukan langkah permasalahan kita masing – masing.

Ingat..

Jangan pernah takut hadapi masalah, tetap tersenyum dan berlarilah menemukan jawaban setiap permasalahan.. Masalah bukan untuk ditangisi, dan dibuat pusing, namun buat dijalani, setiap orang yang mampu menyelesaikan setiap masalah, itu pertanda kita kuat, semangat dan dewasa.

Ok guys.. selamat mencoba

Pelaksanaan Undang – Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia

Berlakunya Undang – Undang Perlindungan Konsumen No 8 tahun 1999 pada April 2000 silam, tidak serta merta membuat para konsumen memiliki hak yang sewajar diterima. Walaupun sangat jelas tertulis dalam Undang – Undang No 8 tahun 1999 tersebut menyatakan bahwa:

“ Hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa ; hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskrimatif ; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan sebagainya.”

                                                                                                                        ( sumber: Wikipedia )

Banyaknya kasus mengenai hak konsumen sudah teramat sering kita dengar dari media informasi. Dari sekian banyak jenis atau sektor usaha, usaha jasa kesehatan merupakan salah satu sektor yang paling parah merugikan konsumen karena biasa fatal akibatnya. Namun kadangkala konsumen sering tidak merasa dirugikan.

            Dari sekian banyak jenis atau sektor usaha, usaha jasa kesehatan merupakan salah satu sektor yang paling parah merugikan konsumen karena bisa fatal akibatnya. Namun konsumen sering tidak merasa dirugikan.

Beberapa kasus mengenai perlindungan hak konsumena, antara lain :

·         Kasus pidana pencemaran nama baik dengan tersangka Prita Mulyasari (32) dengan penuntut rumah sakit Omni. Berawal ketika tersangka merasa haknya sebagai pasien tidak dilayani dengan baik dari rumah sakit tersebut.  Seharusnya pihak rumah sakit memberikan penjelasan dan bukti yang konkit kepada pasien mengenai kondisi kesehatan dan pemeriksaannya, namun tidak pada dirinya. Kemudian dia menceritakan segalanya melalui media sosial “ facebook “. Namun semuanya jauh dari perkiraannya, Prita malah dituntut balik oleh pihak rumah sakit atas kasus pencemaran nama baik.

·         Kasus obat nyamuk HIT, kasus ini merupakan cerminan bagaimana para pelaku usaha tidak mau memberikan informasi yang cukup dan memadai tentang kandungan dari obat nyamuk tersebut.

·         Belum lagi terdapat penelitian dari suatu lembaga penelitian independen di Jakarta yang menemukan fakta bahwa pada umumnya pasta gigi mengandung bahan detergent yang membahayakan bagi kesehatan.

·         Dalam kasus-kasus kecil, bisa terlihat dengan gamblang bagaimana perlakuan pelaku usaha yang bergerak di bidang industri retail dalam urusan uang kembalian pecahan Rp. 25,00 dan Rp. 50,00. Yang ini malah lebih parah lagi perlakuannya, biasanya diganti dengan permen dalam berbagai jenisnya (biasanya terjadi di supermarket) atau kalau tidak malah dianggap sumbangan (ini biasanya di minimarket).

Kasus di atas hanya sekian dari beberapa kasus yang terkuak di media informasi, namun dalam kenyataannya banyak orang yang merasa haknya sebagai seorang konsumen belum berjalan dengan semestinya, padahal Undang – Undang tersebut sudah sangatlah jelas bahwa konsumen harus diperlakukan dengan baik sesuai dengan nilai tukar serta jaminan yang di janjikan karena konsumen adalah raja.

            Namun tidak jarang juga kita temui, banyak orang menyadari akan adanya pelanggaran hak – hak konsumen dialakukan secara sistematis oleh kalangan pelaku usaha, dan cenderung mengambil sikap tidak ingin ribut.

Dalam kasus penitipan barang, kita bisa membayangkan jawaban apa yang akan diterima apabila konsumen berani mengajukan komplain atas tertukarnya sebagian barang yang dititipkan pada pelaku penitipan barang tersebut.

Apalagi jika kita meributkan masalah uang kembalian yang diganti dengan permen, atau bahkan dengan alasan bantuan pada panti sosial. Kita jarang bahkan tidak pernah menanyakan akan keberadaan panti sosial yang mereka tujukan.

            Kepada siapa hak kita sebagai seorang konsumen di dengar. Padahal UU Konsumen memiliki tujuan tertentu, yakni :

ü  Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

ü  Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

ü  Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

ü  Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

ü  Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

ü  Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

ü  Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

ü  Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya ;

ü  Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

 (sumber : file investasi)

Berlakunya hukum tertulis masih saja membuat hak sebagai konsumen belum teralisasi dengan baik. Masih banyak konsumen merasa hidup dalam ketidakadilan, karena banyaknya oknum yang mencari keuntungan dari hak yang seharusnya di dapati oleh konsumen tersebut. Masyarakat bersama pemerintah harus mampu memerangi keadaan seperti ini, kita harus balik kepada manfaat dari pada UU No 8 tahun 1997 mengenai perlindungan konsumen. Jangan sampai konsumen diberdaya akan penipuan publik secara terus menerus.

Wanita & Kreteknya

Kretek...?

Siapa yang tak asing lagi dengan benda ini. Segala usia dini hingga lanjut pasti pernah melihat jelas benda mungil ini. Jelas.. dikarenakan penikmat benda kecil ini pun tersebar luas, baik dari pelosok hingga ibukota, dari warung kecil hingga supermarket ternama menjajakan benda kecil ini.

Kalau ditanya kepada para penikmat kretek, mereka memberikan argumen masing – masing, yang pada intinya benda kecil ini memberikan suatu kenikmatan tersendiri bagi penikmatnya. Terlihat jelas, penikmat kretek meningkat tajam, dan mampu kita lihat dengan mata kita sendiri, di semua tempat pasti ada saja yang sedang menghisap si kecil ini, namun bagaimana dengan kaum hawa yang menjadi konsumen penghisap kretek ?

Sama seperti kaum adam, kaum hawa mendefenisikan kretek menjadi sahabat sejati pelepas penat dan tak jarang mereka menyatakan bahwa kretek mampu memberikan mereka suatu inspirasi dan semangat dalam menjalani aktivitas sehari – hari.

Apa itu mungkin ? yah.. saya sendiri tidak tahu, dan saya sendiri tidak penikmat kretek dan tidak berada dalam lingkungan keluarga penikmat kretek.

Bahaya ?

Sudah sangat jelas di bungkusan kretek itu tertulis bahaya yang didapatkan dari rokok. Terkhusus para kaum hawa, yang memberikan efek  gangguan pada rahim mereka. Namun apakah mereka sudah tutup mata dan telinga akan bahaya nya? Yah..itulah keputusan mereka, mereka pasti sudah jauh mengetahui akan bahaya kretek itu sendiri.

Selayaknya sahabat sejati sangat sulit untuk dipisahkan, seperti itulah kretek sangat sulit dilepaskan dari gaya hidup para penikmatnya.

Hak Kekayaan Intelektual ( HAKI )

A.    Pengertian HKI

Hak Kekayaan Intelektual ( HKI / HaKI ) adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual Property Rights ( IPR ) atau dalam bahasa Jerman nya Geistiges Eigentum, yaitu hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Produk  dapat berupa teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan lainnya, yang semuanya merupakan hasil dari kreativitas dan mampu dinikmati.

Setiap orang bebas untuk mengajukan suatu permohonan maupun mendaftarkan karyanya itu ataupun tidak. Hal tersebut diberikan dari Negara sebagai hak eksklusif kepada setiap individu, dengan tujuan sebagai bentuk penghargaan atas hasil karya sehingga dapat lebih mengembangkan kreativitasnya lagi.

Sistem HKI sendiri didukung dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia sehingga terhindar dari kesamaan hasil karya orang lain.

Maka dari itu, sangat diharapakan masyarakat dapat memanfaatkannya dengan semaksimal mungkin untuk keperluan dalam mengembangkan kreativitasnya sehingga hasil dari kreativitasnya akan memiliki nilai tambah yang lebih baik lagi.

B.     Pembagian HKI

Secara garis besar HAKI dibagi dalam dua bagian, yaitu:

1. Hak Cipta (copy rights)

Karya-karya yang dicakup oleh Hak Cipta termasuk karya-karya literatur seperti novel, puisi, karya pertunjukan, karta-karya referensi, koran dan program komputer, data-base, film, komposisi musik, dan koreografi, sedangkan karya artistik seperti lukisan, gambar, fotografi dan ukiran, arsitektur, iklan, peta dan gambar teknis.

2. Hak Kekayaan Industri ( Industrial Property Rights ), mencakup:

ü  Paten

Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan atas sebuah penemuan, dapat berupa produk atau proses secara umum, suatu cara baru untuk membuat sesuatu atau menawarkan solusi atas suatu masalah dengan teknik baru.

Paten memberikan perlindungan terhadap pencipta atas penemuannya. Perlindungan tersebut diberikan untuk periode yang terbatas, biasa-nya 20 tahun. Perlindungan yang dimaksud di sini adalah penemuan tersebut tidak dapat secara komersil dibuat, digunakan, disebarkan atau di jual tanpa izin dari si pencipta.

ü  Desain Industri ( industrial designs )

Desain industri adalah aspek ornamental atau estetis pada sebuah benda. Desain tersebut dapat mengandung aspek tiga dimensi, seperti bentuk atau permukaan benda, atau aspek dua dimensi, seperti pola, garis atau warna.

Desain industri diterapkan pada berbagai jenis produk industri dan kerajinan; dari instrumen teknis dan medis, jam tangan, perhiasan, dan benda-benda mewah lainnya; dari peralatan rumah tangga dan peralatan elektronik ke kendaraan dan struktur arsitektural; dari desain tekstil hinga barang-barang hiburan.

Agar terlindungi oleh hukum nasional, desain industri harus terlihat kasat mata.

Hal ini berarti desain in-dustri pada prinsipnya merupakan suatu aspek estetis yang alami, dan tidak melindungi fitur teknis atas benda yang diaplikasikan.

ü  Merek ( trade mark )

Merek adalah suatu tanda tertentu yang dipakai untuk mengidentifi-kasi suatu barang atau jasa sebagai-mana barang atau jasa tersebut dipro-duksi atau disediakan oleh orang atau perusahaan tertentu. Merek membantu konsumen untuk mengidentifikasi dan membeli sebuah produk atau jasa berdasarkan karakter dan kualitasnya, yang dapat teridentifikasi dari mereknya yang unik.

ü  Penanggulangan praktik persaingan curang ( repression of unfair competition )

ü  Desain tata letak sirkuit terpadu ( integrated circuit )

Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elekronik.

Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.

ü  Rahasia dagang ( trade secret )

ü  Perlindungan varietas tanaman ( plant variety protection )

C.           Dasar Hukum HKI

               

Ø    Berdasarkan Undang – Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan – pembatasan  menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.

 ( pasal 1 ayat 1 )

Ø  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Hak Paten

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. ( pasal 1 ayat 1 )

Ø  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf- huruf, angka- angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur- unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. ( pasal 1 ayat 1 )

Ø  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

 ( pasal 1 ayat 1 )

Ø  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. ( pasal 1 ayat 1)

Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu. ( pasal 1 ayat 2 )

Ø  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

Ø  Ratifikasi tentang Trade-Ralated Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)-WTO.

Ø  Ratifikasi tentang Paris Convention: Protection of Industrial Property and Convention Establishing World Intellectual Property Organization (WIPO) (Keppres 15, 1997).

Ø  Ratifikasi tentang Patent Cooperation Treaty (PCT) yang telah dituangkan ke dalam Keppres nomor 16 tahun 1997.

Ø  Ratifikasi tentang Trademarks Law Treaty yang telah dituangkan ke dalam Keppres nomor 17 tahun 1997.

Ø  Ratifikasi tentang Berne Convention: Protection of Literary & Artistic Work yang telah dituangkan ke dalam Keppres nomor 18 tahun 1997.

Ø  Ratifikasi tentang WIPO Copyright Treaty yang telah dituangkan ke dalam Keppres nomor 19 tahun 1997.

Ø  Ratifikasi tentang Convention on Biological Diversity (CBD) yang telah dituangkan ke dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1994.

Ø  Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2002, Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Pasal 13 ayat 3 Dalam meningkatkan Pengelolaan Kekayaan Intelektual/KI Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang wajib mengusahakan pembentukan Sentra HKI sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya).

Ø  Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005, Tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.

Ø  Peraturan Menteri Perindustrian RI nomor 35/M-IND/PER/6/2006 tanggal 21 Juni 2006 tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual pada Departemen Perindustrian.

Ø   

D.    Sejarah Perkembangan Sistem Perlindungan HKI di Indonesia

Berdasarkan sejarah perkembangan sistem perlindungan HKI di Indonesia bahwa:

§  Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang HKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840. Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundangkan UU Merek tahun 1885, Undang-undang Paten tahun 1910, dan UU Hak Cipta tahun 1912. Indonesia yang pada waktu itu masih bernama Netherlands East-Indies telah menjadi angota Paris Convention for the Protection of Industrial Property sejak tahun 1888, anggota Madrid Convention dari tahun 1893 sampai dengan 1936, dan anggota Berne Convention for the Protection of Literaty and Artistic Works sejak tahun 1914. Pada zaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942 sampai dengan 1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang HKI tersebut tetap berlaku. Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peralihan UUD 1945, seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan Kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. UU Hak Cipta dan UU Merek tetap berlaku, namun tidak demikian halnya dengan UU Paten yang dianggap bertentangan dengan pemerintah Indonesia. Sebagaimana ditetapkan dalam UU Paten peninggalan Belanda, permohonan Paten dapat diajukan di Kantor Paten yang berada di Batavia (sekarang Jakarta), namun pemeriksaan atas permohonan Paten tersebut harus dilakukan di Octrooiraad yang berada di Belanda

§  Pada tahun 1953 Menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman yang merupakan perangkat peraturan nasional pertama yang mengatur tentang Paten, yaitu Pengumuman Menteri Kehakiman no. J.S 5/41/4, yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan Paten dalam negeri, dan Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.G 1/2/17 yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten luar negeri.

§  Pada tanggal 11 Oktober 1961 Pemerintah RI mengundangkan UU No.21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan untuk mengganti UU Merek Kolonial Belanda. UU No 21 Tahun 1961 mulai berlaku tanggal 11 November 1961. Penetapan UU Merek ini untuk melindungi masyarakat dari barang-barang tiruan/bajakan.

§  10 Mei 1979 Indonesia meratifikasi Konvensi Paris Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Stockholm Revision 1967) berdasarkan keputusan Presiden No. 24 tahun 1979. Partisipasi Indonesia dalam Konvensi Paris saat itu belum penuh karena Indonesia membuat pengecualian (reservasi) terhadap sejumlah ketentuan, yaitu Pasal 1 sampai dengan 12 dan Pasal 28 ayat 1.

§  Pada tanggal 12 April 1982 Pemerintah mengesahkan UU No.6 tahun 1982 tentang Hak Cipta untuk menggantikan UU Hak Cipta peninggalan Belanda. Pengesahan UU Hak Cipta tahun 1982 dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni, dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa.

§  Tahun 1986 dapat disebut sebagai awal era moderen sistem HKI di tanah air. Pada tanggal 23 Juli 1986 Presiden RI membentuk sebuah tim khusus di bidang HKI melalui keputusan No.34/1986 (Tim ini dikenal dengan tim Keppres 34) Tugas utama Tim Keppres adalah mencakup penyusunan kebijakan nasional di bidang HKI, perancangan peraturan perundang-undangan di bidang HKI dan sosialisasi sistem HKI di kalangan intansi pemerintah terkait, aparat penegak hukum dan masyarakat luas.

§  19 September 1987 Pemerintah RI mengesahkan UU No.7 Tahun 1987 sebagai perubahan atas UU No. 12 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.

§  Tahun 1988 berdasarkan Keputusan Presiden RI No.32 ditetapkan pembentukan Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek (DJHCPM) untuk mengambil alih fungsi dan tugas Direktorat paten dan Hak Cipta yang merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan, Departemen Kehakiman.

§  Pada tanggal 13 Oktober 1989 Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui RUU tentang Paten yang selanjutnya disahkan menjadi UU No. 6 Tahun 1989 oleh Presiden RI pada tanggal 1 November 1989. UU Paten 1989 mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1991.

§  28 Agustus 1992 Pemerintah RI mengesahkan UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek, yang mulai berlaku 1 April 1993. UU ini menggantikan UU Merek tahun 1961.

§  Pada tanggal 15 April 1994 Pemerintah RI menandatangani Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, yang mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPS).

§  Tahun 1997 Pemerintah RI merevisi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang HKI, yaitu UU Hak Cipta 1987 jo. UU No. 6 tahun 1982, UU Paten 1989 dan UU Merek 1992.

§  Akhir tahun 2000, disahkan tiga UU baru dibidang HKI yaitu : (1) UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, dan UU No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

§  Untuk menyelaraskan dengan Persetujuan TRIPS (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) pemerintah Indonesia mengesahkan UU No 14 Tahun 2001 tentang Paten, UU No 15 tahun 2001 tentang Merek, Kedua UU ini menggantikan UU yang lama di bidang terkait. Pada pertengahan tahun 2002, disahkan UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menggantikan UU yang lama dan berlaku efektif satu tahun sejak di undangkannya.

§  Pada tahun 2000 pula disahkan UU No 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman dan mulai berlaku efektif sejak tahun 2004.

Sumber :

http://bpkimi.kemenperin.go.id

http://www.dgip.go.id

http://wikipedia.org